loader
ID EN

SEJARAH PERIKANAN BUDIDAYA DAN INDUSTRI KERAMBA JARING APUNG DI INDONESIA

lndonesia adalah negara kepulauan dengan potensi alam yang luar biasa. Dengan 17.000 pulau dan 95.000km garis pantai, potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata Indonesia sangatlah besar. Itulah alasan mengapa sebuah perusahaan tekstil berdomisili di Bandung Barat bernama PT. Gani Arta Dwitunggal terjun ke sektor akuakultur untuk memproduksi sarana kelautan, perikanan dan pariwisata modern berbahan HDPE (High Density Polyethylene) dengan merk Aquatec

PT. Gani Arta pertama kali didirikan pada tahun 1972 oleh Bapak Budiprawira Sunadim. Pada awalnya, PT. Gani Arta Dwitunggal adalah perusahaan yang memproduksi kain tekstil rajut berbahan polyester seperti brokat fashion, gorden, taplak meja, sajadah, dan vitrase yang diekspor ke berbagai negara seperti Inggris, Kanada, Swedia, Mauritius, India, Srilanka, dan Malaysia.

Pada tahun 1993, PT. Gani Arta berekspansi dengan membangun fasilitas kedua, sehingga namanya berubah menjadi PT. Gani Arta Dwitunggal. Memiliki luas area sebesar 12 hektar dan 400 orang karyawan, fasilitas produksi tekstilnya semakin lengkap dengan adanya fasilitas jet dyeing, stenter, dan finishing pertama di Bandung Barat. 


Pada tahun 2006, Bapak Budiprawira berinovasi dengan memodifikasi mesin rajut dari Jerman yang dimilikinya untuk memproduksi jaring pertanian berbahan HDPE dengan merk Agropro (netpertanian.com). Pada saat yang bersamaan, Bapak Budiprawira juga bereksperimen dengan memproduksi jaring perikanan budidaya tanpa simpul berbahan HDPE dengan merk Aquatec 

Ternyata, kedua produk jaring tersebut laku keras. Dengan berbekalkan pengetahuan akan sifat thermoplastic dari HDPE, pengalamannya menjadi instruktur selam bersertifikat PADI, dan keyakinannya akan potensi alam laut Indonesia yang luar biasa, Bapak Budiprawira memberanikan diri menjalankan investasi besar-besaran untuk membeli 3 buah mesin pipa HDPE dan 3 buah mesin injection HDPE berkapasitas 2.100 ton untuk memproduksi keramba jaring apung (KJA) HDPE. Pada tahun 2008, PT. Gani Arta Dwitunggal menjadi perusahaan pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memproduksi keramba jaring apung HDPE di dalam negeri.

Gayung pun bersambut. Pada tahun 2010, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI mulai mendorong sektor budidaya dengan mempromosikan penggunaan keramba jaring apung HDPE untuk menggantikan keramba kayu tradisional yang tidak ramah lingkungan. Keramba jaring apung yang dipilih untuk dibeli oleh KKP tentunya keramba HDPE Aquatec produksi PT. Gani Arta Dwitunggal yang saat itu harganya hanya 40% dari keramba HDPE buatan Malaysia, yang kualitasnya pun jauh lebih baik dari buatan Malaysia.

Keramba jaring apung segi empat HDPE 

Keramba jaring apung segi empat HDPE Aquatec 

Keramba jaring segi delapan HDPE Aquatec 

Penelitian ikan tuna sirip kuning di keramba jaring apung bundar offshore HDPE Aquatec diameter 50 meter buatan dalam negeri.

Pada tahun 2010 hingga 2016, spesies yang menjadi prioritas produksi adalah kerapu dengan nilai jual bisa mencapai Rp 400.000 per kg hidup (kerapu tikus). Dalam periode 2010 hingga 2016, produksi kerapu mengalami pertumbuhan pesat, dari yang semula tidak tercatat pada tahun 2010 hingga mencapai 70.000 ton pada tahun 2016 (bps.go.id). KKP juga turut mengembangkan spesies kakap putih (barramundi) dan bandeng. Produksi ikan bandeng mencapai 700.000 ton pada tahun 2016 (bps.go.id) dan, karena harganya yang murah, menjadi sumber protein utama masyarakat pesisir Indonesia setelah ikan nila, ikan lele, dan ayam. Pada tahun 2016, ada sejumlah 15.000 petak keramba jaring apung HDPE merk Aquatec yang terpasang di Indonesia. Pada tahun 2016 PT. Gani Arta Dwitunggal mempekerjakan total 850 karyawan, menjadikannya produsen keramba jaring apung HDPE terbesar di Asia Tenggara.

Kunjungan Bapak presiden Joko Widodo ke keramba jaring apung PT. Gani Arta Dwitunggal - Aquatec program Emas Biru di Pangandaran. 

Teknologi keramba jaring apung HDPE buatan Aquatec juga turut menyukseskan riset perikanan budidaya Indonesia. Indonesia sukses memijahkan ikan tuna sirip kuning (yellow fin tuna) di BBRBLPP Gondol, Bali menggunakan keramba jaring apung HDPE buatan Aquatec. Sebanyak 4 unit keramba jaring apung HDPE klasifikasi offshore berdiameter 50m produksi PT. Gani Arta Dwitunggal dipakai untuk penelitian tuna sirip kuning di BBRBLPP Gondol sejak tahun 2012 hingga sekarang, dan berhasil mencegah kematian ikan tuna sirip kuning yang diakibatkan oleh kolam beton. Keramba jaring apung HDPE Aquatec juga dipakai secara intensif dan menjadi keramba pilihan utama BBPBL Lampung, BBL Batam, BBL Situbondo, BBL Lombok, dan BBL Ambon. Bekerjasama dengan FPIK UNPAD, Aquatec mengembangkan teknik budidaya kerapu di Pangandaran dan keramba jaring apung zero waste untuk diaplikasikan di perairan air tawar yang tercemar.

Panen perdana kerapu Aquatec – UNPAD di Pangandaran

Selain keramba jaring apung, Aquatec juga memproduksi dermaga apung HDPE, perahu anti tenggelam HDPE, sarana wisata HDPE, sarana budidaya rumput laut HDPE, dan produk-produk lainnya. Produk terbaru buatan Aquatec yang menjadi unggulan eksport adalah keramba offshore submersible, yaitu keramba jaring apung HDPE yang bisa ditenggelamkan ke dalam air dan diapungkan kembali untuk menghadapi badai taifun. Prouk ini telah diaplikasikan di daerah yangsering dilanda taifun di Hainan, China. Aquatec secara regular mengeksport produknya ke Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, China, Maldives, dan Ghana.

Dermaga apung perikanan/pariwisata Aquatec

Katamaran anti tenggelam untuk bencana alam produksi Aquatec, dipakai oleh BNPB.

Keramba jaring apung offshore submersible Aquatec di Hainan, China.

Ekspor keramba jaring apung HDPE sebanyak 160 petak ke Maldives bersama Kadis Kelautan Perikanan Bapak Jafar Ismail.

Trend Perikanan Budidaya

Mengingat akan panjang garis pantai Indonesia yang sangat panjang, kondisi cuaca yang terlindung dari taifun, dan kualitas air yang lebih baik dari negara-negara ASEAN, tentunya potensi ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut untuk kesejahteraan bangsa. Sebagai contoh, Negara China memiliki panjang garis pantai berkisar 30.000km. Pada tahun 2016 China memproduksi ikan budidaya sebanyak +/-47,6 juta ton yang terdiri dari +/-30,6 juta ton spesies air tawar, +/-15,6 juta ton spesies air laut, dan +/-1,4 juta ton spesies air payau. Dengan total nilai ekonomi industri perikanan budidaya global 156 milyar USD pada tahun 2016, pada tahun yang sama total nilai ekonomi industri perikanan budidaya China diperkirakan mencapai 75 milyar USD.

Pada tahun 2016 Indonesia memproduksi ikan budidaya sebanyak +/-5 juta ton yang terdiri dari +/-3,6 juta ton spesies air tawar, +/-1,3 juta ton spesies air laut, dan +/-0,1 juta ton spesies air payau. Angka ini sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan China, terutama jika membandingkan produksi ikan budidaya air laut Indonesia yang hanya +/-1,3 juta ton atau hanya 8% dari China yang +/- 15,6 juta ton, padahal Indonesia memiliki lebih dari 300% panjang garis pantai dengan kualitas air yang jauh lebih baik.

Apabila dibandingkan dengan negara Vietnam, Vietnam memiliki panjang garis pantai hanya berkisar 3.600km. Pada tahun 2016 Vietnam memproduksi ikan budidaya sebanyak +/-3,8 juta ton yang terdiri dari +/-2,5 juta ton spesies air tawar, +/-1.0 juta ton spesies air laut, dan +/-0,3 juta ton spesies air payau. Dengan hanya bermodalkan panjang garis pantai 4% dari panjang garis pantai Indonesia, Vietnam mampu mencapai tingkat produksi ikan budidaya air laut +/-0,8 juta ton atau setara dengan 60% produksi ikan budidaya air laut Indonesia yang +/-1,3 juta ton. Pada tahun 2018, Vietnam memproduksi ikan budidaya sebanyak +/-4 juta ton dengan total nilai ekspor mencapai 8 milyar USD.

Regulasi Pemerintah yang Mempengaruhi Sektor Perikanan Budidaya

Fakta ini seharusnya semakin menggenjot pemerintah maupun swasta untuk semakin mengembangkan sektor perikanan budidaya atau akuakultur. Akan tetapi, yang terjadi justru malah sebaliknya. Padah tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 32 tahun 2016. Peraturan ini memiliki 4 poin penting, yaitu:

1) Pasal 4, pembatasan kapal angkut ikan hidup hasil budidaya ikan di 500 GT yang sebelumnya tidak dibatasi. Hal ini mengurangi efisiensi bahan bakar secara signifikan, yang biayanya ditanggung oleh produsen kerapu lokal karena ikan kerapu ditawar lebih murah oleh pemilik kapal angkut luar negeri.

2) Pasal 7, pengangkutan ikan hidup untuk tujuan ekspor harus melalui pelabuhan muat singgah, dan kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing hanya diberikan izin untuk singgah di 4 pelabuhan saja di seluruh Indonesia. Sebelumnya, kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing boleh singgah langsung di keramba, yang sangat membantu pembuidaya skala kecil yang tidak memiliki kapal angkut sendiri. Implikasi dari larangan ini adalah pembudidaya kecil tidak dapat memasarkan ikan kerapunya, dan pembudidaya besar yang mampu membawa ikan kerapu mereka ke pelabuhan menggunakan kapal sendiri harus mengeluarkan biaya besar dan menghadapi tingkat mortalitas yang jauh lebih tinggi dikarenakan banyak ikan yang mati pada saat dipindahkapalkan ke kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing di pelabuhan. Hal ini membuat usaha budidaya kerapu menjadi tidak feasible. Selain itu, pembatasan izin singgah untuk kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing di 4 pelabuhan sangat membatasi akses untuk mengambil ikan hasil produksi Indonesia, padahal Indonesia memiliki 40 lebih pelabuhan yang telah susah payah dibangun pemerintah.

3) Pasal 7, kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing hanya diperbolehkan singgah di 1 pelabuhan dari 4 pelabuhan yang diizinkan untuk tiap kunjungan. Apabila kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing setelah singgah di 1 pelabuhan ternyata belum penuh kargonya, maka tidaklah dimungkinkan untuk mengisi kargonya di pelabuhan lain akibat dari peraturan ini.

4) Pasal 7, kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing hanya diperbolehkan masuk wilayah Indonesia 12 kali tiap tahun.

Sebagai akibat dari peraturan ini, produksi kerapu Indonesia yang dilaporkan oleh BPS mencapai 70.000 ton pada tahun 2016, tidak mendapat laporan pada tahun 2017 dan 2018. Entah berapa penurunan produksi ikan kerapu yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Apabila dipublikasi, kemungkinan besar sektor perikanan budidaya Indonesia, terutama budidaya perairan laut mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga 2019.

Beralih ke lobster, lobster adalah spesies konsumsi ekslusif yang biasa dikonsumsi di restoran-restoran mewah. Salah satu spesies lobster yang banyak ditemukan di Indonesia adalah lobster mutiara yang dihargai Rp. 300.000 per kg di restoran. Budidaya lobster adalah satu-satunya cara untuk memproduksi lobster dalam jumlah besar tanpa mempengaruhi kelestarian lobster alam, dikarenakan tingkat survival rate dari budidaya lobster 250 kali lebih tinggi dari survival rate lobster di alam (1% berbanding 0.004%).

Saat ini sedang berlaku Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 56 tahun 2016. Hal yang perlu diperhatikan dari peraturan ini adalah Pasal 7 yang melarang penjualan benih lobster untuk budidaya. Poin di pasal 7 ini efektif menghentikan praktek budidaya lobster di seluruh Indonesia. Saat ini, yang terjadi akibat dari Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 pasal 7 adalah karena tidak bisa dibudidayakan di Indonesia, benih lobster ini diselundupkan dari Indonesia menuju Vietnam untuk dibudidayakan oleh rakyat Vietnam. Negara Indonesia yang merupakan surga lobster alam di dunia tidak membudidayakan lobster, akan tetapi negara Vietnam menjadi salah satu penghasil lobster budidaya terbesar di dunia dengan omzet triliunan rupiah, yang mana mayoritas benihnya berasal dari Indonesia. Hal ini tidak akan terjadi apabila benih lobster tidak dilarang dijual untuk budidaya di Indonesia. Apabila benih lobster boleh dijual untuk tujuan budidaya di Indonesia, maka tidak hanya penyelundupan benih lobster akan berakhir, Indonesia malahan bisa menjadi produsen lobster budidaya terbesar di dunia menggantikan Vietnam.

Pada tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengeluarkan dana sejumlah 131 milyar rupiah untuk mengimpor 24 unit keramba jaring apung offshore HDPE berdiameter 25 meter dari Norwegia menggunakan Norwegian Standard. Keramba buatan Norwegia ini kemudian disebar di 3 lokasi yaitu Sabang, Pangandaran, dan Karimunjawa masing-masing sejumlah 8 unit. Pengadaan dilakukan berkisar pertengahan tahun 2017, baru selesai dikerjakan berkisar April 2018. Celakanya, keramba buatan Norwegia yang ditempatkan di lokasi Pangandaran dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini rusak berkisar bulan Juni tahun 2017. Juga keramba buatan Norwegia yang dipasang di Sabang mengalami kerusakan yang parah. Keramba buatan Norwegia mengalami pipa bengkok dan tali jangkar putus yang diakibatkan oleh kecilnya ukuran pipa dan penjangkaran yang tidak benar, juga karena ombak. Insiden ini mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar dan kasusnya tidak selesai hingga sekarang. Belakangan malahan terdengar isu bahwa Norwegian Standard hanya mampu bertahan di laut dengan ketinggian ombak maksimal 1,5m.

Kondisi keramba impor Norwegia yang rusak di Sabang